KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS?

  • Swedia dan Kanada menjadi dua negara yang secara terbuka menggunakan feminisme sebagai perspektif kebijakan luar negerinya.

NILAI EMANSIPATORIS DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI

OLEH DIAS PABYANTARA

Tahun 2014 Swedia menjadi perhatian dunia setelah menjadi negara pertama di dunia yang mendeklarasikan feminisme sebagai ideologi dalam politik luar negerinya. Sikap yang berani, mengingat interpretasi tentang feminisme tidak pernah tunggal dan seringkali mengundang kritik dan perdebatan.

Kaitannya dengan hal ini, pengambil kebijakan luar negeri Swedia menyampaikan bahwa feminist foreign policy fokus pada prinsip 3 R: Rights (membela hak perempuan korban kekerasan berbasis gender), Representation (dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan) dan Resources (alokasi sumber daya yang proporsional untuk semua gender).

Ideologi kebijakan ini seperti disampaikan oleh Margot Wallstrom diterjemahkan sebagai usaha untuk menghapuskan kekerasan sistemik terhadap perempuan di seluruh dunia.

Langkah Swedia diikuti oleh Kanada, Menlu Chrystia Freeland yang menyampaikan keberpihakan terhadap nilai-nilai feminisme. Tahun 2017, Kanada memasukan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan yang terwujud dalam International Assistance Policy sebagai instrumen utama politik luar negerinya.

Langkah selanjutnya, Kanada menjadi tuan rumah Forum Menteri Luar Negeri  Perempuan pada September 2018 yang dihadiri oleh 20 Menlu perempuan dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini menjadi artikulasi dari pernyataan Perdana menteri Kanada, Justin Trudeau yang menyatakan bahwa Kanada adalah negara yang mempunyai pemerintahan dengan nilai feminisme.

Secara teknis, kedua negara mempunyai cara yang berbeda dalam mencapai tujuan politik luar negeri masing-masing, namun persamaan keduanya, sama-sama berusaha menerapkan kebijakan luar negeri yang beretika (ethical foreign policy). Wacana mengenai kebijakan luar negeri yang beretika bukan perdebatan baru. Namun yang jelas etika dalam kebijakan luar negeri menemukan momentumnya kembali ketika Swedia mengangkat feminisme dalam kebijakan luar negeri.

Apa itu kebijakan luar negeri yang beretika? Kemudian apakah lantas mayoritas kebijakan luar negeri tidak beretika? Etika dalam kaitan ini penting untuk dipahami sebagai keberpihakan dari kebijakan luar negeri. Umumnya, kebijakan luar negeri selalu terkait erat dengan kepentingan nasional. Secara konseptual, kebijakan luar negeri adalah perpanjangan dari dinamika politik domestik yang digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional negara.

Dalam tradisi pemikiran arus utama, kepentingan nasional adalah hal yang dimiliki semua negara, bersifat mutlak tidak dapat dinegosiasikan dan seringkali diasosiasikan dengan kedaulatan negara. Cara berpikir ini menempatkan kepentingan nasional sebagai hal yang harus tercapai karena terkait kedaulatan dan keberlangsungan negara. Contohnya ketika Australia menghadapi gelombang besar pengungsi dari Timur Tengah yang ingin mencari suaka politik, yang dilakukan Australia adalah mencegat perahu yang ditumpangi pengungsi kemudian memaksanya kembali kearah sebaliknya dengan logistik yang minim (kemudian menimbulkan persoalan dengan Indonesia sebagai negara tetangga).

Langkah ini mungkin terdengar “kejam” dan “tidak berperikemanusiaan” karena menolak pengungsi yang sedang membutuhkan bantuan. Namun, ukuran dalam pengambilan kebijakan luar negeri mayoritas bukan baik-buruk dan benar-salah, melainkan rasional, mengancam menguntungkan atau tidak. Dalam kasus  Australia, masuknya pengungsi akan menambah jumlah imigran. Terlalu banyak imigran juga bukan hal yang positif untuk suatu negara, karena imigran yang tidak terencana berpotensi menimbulkan dampak serius dalam sistem sosial. Singkatnya dalam pemikiran arus utama kebijakan luar negeri menempatkan kepentingan negara sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Logika arus utama ini yang dipertanyakan oleh kelompok yang percaya bahwa negara dipimpin oleh individu dan tanggung jawab individu bukan hanya kepada negara dan masyarakat di dalam negara namun juga terhadap kemanusiaan secara luas. Tidak seharusnya dibedakan antara individu di dalam negara dan di luar negara karena semuanya adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat dunia.

Kebijakan yang diambil oleh negara harusnya berpihak pada nilai yang positif bukan kepentingan yang sifatnya sempit. Kebijakan luar negeri seharusnya menjadi alat untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik di tataran global dan menjadi bagian dari tanggung jawab pengambil kebijakan sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Cara berpikir ini, yang sedang dilakukan Swedia dan Kanada, memposisikan kebijakan luar negeri sebagai cara untuk mencapai dunia yang lebih baik. Baik dalam pandangan kedua negara adalah tidak adanya opresi sistemik terhadap perempuan, karena keduanya percaya bahwa kunci menciptakan sistem sosial yang stabil adalah dengan mendorong kesetaraan gender.

Arah kebijakan luar negeri keduanya bukan hanya untuk membangun sistem yang lebih baik di dalam negara, melainkan mendorong kesetaraan gender di level global. Artinya kepentingan negara dan komponen di dalamnya bukan lagi determinan utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Nilai dan etika sebagai sesama manusia juga penting diperhatikan.

Kerangka berpikir demikian bukanya bebas dari kritik. Tantangan utamanya, bagaimana mengarahkan kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada konsiderasi etika dan pesan-pesan emansipatoris seperti feminisme dalam struktur internasional yang anarki. Struktur anarki artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara, dan aturan main internasional disepakati oleh negara. Ketahanan hidup negara dalam struktur internasional ditentukan oleh kapabilitas power yang dimiliki negara.

Swedia contohnya, seringkali dikritik karena dianggap menjalankan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya. Pasca tahun 2014 mencanangkan kebijakan luar negeri feminis dan menyatakan akan menggunakan cara-cara diplomatik untuk berperan aktif dalam mediasi konflik internasional, faktanya Swedia tetap menjadikan ekspor senjata sebagai komoditas utamanya.

Produksi senjata adalah satu hal yang dijadikan justifikasi mengapa konflik berdarah tidak kunjung usai dalam dunia internasional. Di sisi lain, ketika Swedia menghentikan produksi senjatanya, kemungkinan akan mengganggu stabilitas internal negara. Dilema semacam ini yang muncul ketika membincang etika dan nilai emansipatoris dalam kebijakan luar negeri.

Namun terlepas dari kritik dan tantangannya, apa yang dilakukan Swedia dan Kanada adalah hal yang patut diapresiasi. Memasukan nilai emansipatoris dalam kerangka pengambilan kebijakan luar negeri adalah langkah awal yang konstruktif untuk menciptakan alternatif kebijakan luar negeri. Hal ini sekaligus memperkaya narasi etis dalam kebijakan luar negeri. Harapannya kedepan kebijakan luar negeri tidak menjadi sesuatu yang elitis, namun dikonstruksi melalui kebutuhan-kebutuhan riil dalam keseharian masyarakat.