ANCAMAN KESEHATAN TERJANGKAU

  • Aturan paten baru dalam RCEP mengancam akses kesehatan terjangkau. Bagaimana ancaman yang diberikan? Simak dalam artikel ini.

ANCAMAN ATURAN PATEN BARU DALAM RCEP TERHADAP AKSES KESEHATAN TERJANGKAU

OLEH EVA NOVI KARINA

Saat ini Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya dan enam negara mitra (China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru) tengah sibuk merampungkan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang direncanakan akan ditandatangani pada 2020.

Jika ia rampung disepakati, RCEP akan menjadi perjanjian perdagangan bebas regional terbesar di dunia yang mencakup dua pertiga dari perdagangan dunia dan 40 persen PDB global.

Selain dari luasnya cakupan akses pasar yang dimasukinya, tidak banyak yang mengetahui bahwa RCEP membawa agenda liberalisasi perdagangan yang jauh lebih ambisius dari agenda perdagangan di bawah WTO.

Salah satu ketentuan yang paling kontroversial dari negosiasi RCEP adalah ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dinilai paling mengancam kesehatan masyarakat karena menghambat akses masyarakat ke obat-obatan yang terjangkau (generik) dan pada gilirannya meningkatkan beban pembiayaan kesehatan yang lebih besar kepada pemerintah.

Selain itu, berbeda dengan negosiasi perdagangan bebas yang sebelumnya biasa diikuti Indonesia, proses perundingan RCEP bersifat sangat rahasia dan tidak transparan. Isi dari perjanjian yang dirundingkan tidak pernah dibuka ke publik, padahal jika perjanjian dagang ini ditandatangani, dampaknya akan secara langsung dirasakan masyarakat luas.

Berdasarkan draft teks RCEP mengenai ketentuan HKI yang bocor pada 15 Oktober 2015 lalu,  terdapat beberapa poin perjanjian yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, yaitu Data Exclusivity (Article 5.16), Patent-term Extention (Article 5.13.1); dan confiscation of medicines in-transit (Article 5.13.3). Ketentuan-ketentuan ini disebut TRIPS-Plus karena memiliki tingkat perlindungan HKI yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang telah disepakati dalam perjanjian TRIPs di bawah WTO.

Ketentuan Data Exclusivity merupakan perlindungan kekayaan intelektual di luar paten yang memberikan hak monopoli bagi perusahaan farmasi besar atas penggunaan data uji klinis obat yang dibuatnya. Dalam aturannya selama ini, perusahaan farmasi pemegang hak paten memiliki hak monopoli  untuk memasarkan obatnya di Indonesia selama 20 tahun.

Setelah masa perlindungan paten ini habis, perusahaan farmasi lain dapat memproduksi obat ini dalam versi generiknya. Mengingat kandungan yang dimiliki obat generik ini sama dengan versi patennya, maka untuk mendapatkan izin pemasaran, selama ini perusahaan obat generik menggunakan data uji klinis yang telah dimasukkan sebelumnya oleh perusahaan obat originator.

Pemberlakuan Data Exclusivity akan menghalangi produsen obat-obat generik untuk memasuki pasar dengan membatasi penggunaan data uji klinis yang menjadi prasyarat keluarnya izin pemasaran. Ketentuan ini memungkinkan industri farmasi besar untuk memperpanjang masa monopolinya di pasar bahkan untuk obat-obatan yang sudah tidak dipatenkan. 

Selain Data Exclusivity, ketentuan Patent-term Extention (PTE) juga tidak kalah berbahaya. Ketentuan ini mengharuskan perpanjangan monopoli bagi farmasi pemegang paten, setidaknya lima tahun setelah paten habis, untuk mengkompensasi penundaan yang dialami dalam proses pendaftaran paten.

Kemudian, confiscation of medicines in-transit merupakan ketentuan dalam draft RCEP yang akan memungkinkan otoritas bea cukai di negara transit untuk memblokir perdagangan regional obat-obatan generik yang sah dengan menyita atau menahan obat-obatan yang diduga melanggar ketentuan paten di negara transit, meskipun tidak ada ketentuan atau hukum kekayaan intelektual negara penerima atau negara tuan rumah yang dilanggar.

Pada tahun 2009, otoritas bea cukai Belanda menyita sejumlah besar obat-obatan generik dalam perjalanan dari India ke Brazil dan Nigeria karena diduga melanggar ketentuan HKI di Belanda. Penyitaan tersebut pada akhirnya mencegah pasien di Brasil dan Nigeria untuk mendapatkan pengobatan hipertensi dan HIV/AIDS yang dibutuhkan.

MENGANCAM KESEHATAN TERJANGKAU DI INDONESIA

Semua ketentuan di atas memiliki satu semangat yang sama, yaitu memperkuat dan memperluas monopoli industri farmasi besar dan melemahkan daya saing farmasi generik. Lalu apa dampaknya bagi kesehatan masyarakat Indonesia? Penting untuk kita ketahui bahwa 70 persen rakyat Indonesia adalah pengguna obat generik.

Pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut akan menghambat masuknya obat-obatan generik ke pasaran yang pada gilirannya mengancam akses terhadap obat-obatan terjangkau di Indonesia. Padahal salah satu kunci untuk meningkatkan akses terhadap obat-obatan di Indonesia adalah persaingan farmasi generik yang kuat.

Selama ini kuatnya persaingan harga farmasi generik telah berhasil menurunkan harga obat ARV (antiretroviral) yang umumnya dikonsumsi penderita HIV/AIDS dari USD15.000 per orang per tahun menjadi USD167 per orang per tahun. Pada banyak negara berkembang lainnya, penerapan ketentuan-ketentuan di atas telah meningkatkan harga obat-obatan secara signifikan.

Di Yordania misalnya, pemberlakuan Data Exclusivity yang dibawa oleh perjanjian dagang bilateral dengan Amerika Serikat telah mencegah masuknya obat-obat generik ke pasaran sejak 2002-2006, akibatnya biaya harga obat di Yordania meningkat sebesar 800 persen.

Lebih lanjut, meningkatnya harga obat-obatan dan terganggunya akses masyarakat terhadap obat-obatan terjangkau pada gilirannya akan berdampak signifikan terhadap peningkatan biaya jaminan sosial kesehatan yang harus ditanggung pemerintah. Berdasarkan laporan BPJS 2018, 60 persen dari 195 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah penerima subsidi dari pemerintah. Dan sekitar 40 persen (Rp 36 triliun) dari total belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2018 berasal dari belanja obat-obatan.

Jika ketentuan TRIPS-Plus dalam RCEP diberlakukan, beban belanja pemerintah untuk BPJS kesehatan tentunya akan jauh lebih membengkak lagi. Dalam kondisi demikian, kebijakan yang paling umum diambil pemerintah untuk menghindari defisit anggaran adalah mengurangi manfaat atau tanggungan bagi obat-obatan untuk peserta BPJS. Dampak dari pengurangan manfaat pelayanan kesehatan akan sangat dirasakan oleh pasien penyakit katastrofik dan semakin mempersulit kesehatan terjangkau. Hal ini karena jumlah pembiayaan untuk pengobatan penyakit katastrofik terus naik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data 2018 , proporsi pembiayaan pengobatan yang ditanggung pemerintah adalah penyakit jantung mengambil porsi pembiayaan (52 persen), kanker (16 persen), stroke (13 persen), gagal ginjal (12 persen), talasemia atau kelainan darah (2,3 persen), hemofilia atau gangguan pembekuan darah (1,7 persen), hepatitis (1,6 persen), dan leukimia (1,5 persen).

Terakhir, RCEP juga memiliki satu klausul perlindungan investasi yang sangat berbahaya, yaitu Investor-State Dispute Settlement (ISDS). ISDS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan hak bagi investor untuk menggugat negara yang diduga melakukan tindakan diskriminatif dan merugikan investor.

Melalui mekanisme ISDS ini, perusahaan farmasi dapat menuntut pemerintah dalam pengadilan arbitrase yang tertutup dan menuntut kompensasi finansial besar jika terdapat hukum, kebijakan, regulasi, keputusan pengadilan, atau tindakan pemerintah terkait HKI yang diangap mengganggu keuntungan investor, bahkan ketika kebijakan domestik yang diambil sesuai dengan hukum nasional dan Perjanjian TRIPS dalam WTO.